Kaperwil aceh Rifki Randa meminta pihak BPH Migas mempertimbangkan kembali terkait permintaan gubernur aceh tentang penghapusan barcode BBM
BANDA ACEH – Kepala Perwakilan wilayah Media TransformasiNusa.com Aceh, Rifki Randa, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menolak penerapan sistem barcode dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh. Penolakan ini muncul setelah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menolak permohonan pengecualian untuk sistem barcode tersebut.
Dalam surat No. T-126/MG.01/BPH/2025 tertanggal 25 Februari 2025, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyampaikan bahwa permohonan pengecualian penggunaan barcode di seluruh SPBU Aceh tidak disetujui.
Gubernur Mualem sebelumnya menyatakan bahwa penghapusan sistem barcode akan mengurangi potensi konflik dan kecurangan di SPBU. Menurutnya, sistem barcode justru menambah masalah baru bagi masyarakat Aceh dan tidak efektif.
Rifki Randa juga menyoroti adanya indikasi kecurangan oleh oknum petugas SPBU yang merugikan konsumen dan negara. Ia mencontohkan keluhan seorang wanita yang merasa volumenya tidak bertambah meski sudah mengisi BBM seharga Rp100 ribu. Selain itu, video yang viral di media sosial juga menunjukkan dugaan kecurangan di SPBU, di mana petugas diduga mengurangi volume BBM yang dijual kepada konsumen.
Meski demikian, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menghormati keputusan Gubernur Mualem dan menyatakan bahwa penggunaan barcode bertujuan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
Kedepannya, pemerintah daerah bersama Pertamina perlu mencari solusi terbaik agar distribusi BBM subsidi tetap transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan yang merugikan masyarakat.
[RED] Rifki Randa
Posting Komentar