Polemik Pelantikan Eks Narapidana di Dewan Kota Jakarta Utara: Integritas PPDK Dipertanyakan
TRANSFORMASINUSA.COM | Jakarta, 6 Januari 2025 - Polemik mewarnai pelantikan dua mantan narapidana sebagai anggota Dewan Kota Jakarta Utara. Langkah ini diambil oleh Panitia Pemilihan Dewan Kota (PPDK) dan Wali Kota Jakarta Utara, memicu gelombang keprihatinan dan pertanyaan besar mengenai integritas dan profesionalitas PPDK Jakarta Utara dalam proses seleksi.
Kepercayaan Publik Terancam:
Sidik Dahlan, mantan Ketua Dewan Kota Jakarta Utara, mengungkapkan kekhawatirannya. "Ini soal kewibawaan lembaga. Dewan Kota harus bersih dan kredibilitasnya terjaga. Jika tidak, legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini akan hilang," tegas Sidik.
Sidik menekankan bahwa Dewan Kota, sebagai lembaga terhormat, seharusnya diisi oleh figur-figur yang memiliki rekam jejak baik, bermoral, dan tidak pernah tersangkut masalah hukum. Pelantikan dua eks narapidana ini memicu pertanyaan mendalam tentang standar moral dan etika yang diterapkan dalam proses seleksi.
Rekam Jejak yang Meragukan:
RA, salah satu anggota Dewan Kota yang baru dilantik, pernah terjerat kasus suap Kalapas Sukamiskin pada tahun 2020. Sementara itu, SAG memiliki catatan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahun 2011. Fakta ini semakin menguatkan anggapan bahwa integritas dan profesionalitas Tim Seleksi Dewan Kota Jakarta Utara patut dipertanyakan.
Standar Moral dan Hukum Tercoreng:
Publik mempertanyakan bagaimana mungkin individu dengan rekam jejak hukum yang buruk dapat lolos dalam proses seleksi, bahkan hingga dilantik menjadi anggota Dewan Kota. Hal ini dinilai mencoreng reputasi lembaga serta menimbulkan keraguan akan netralitas dan komitmen PPDK dalam menjaga standar moral dan hukum.
Kepercayaan Publik Terhadap Dewan Kota:
Kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Kota sangat bergantung pada kualitas individu yang mengisi posisinya. Sebuah lembaga yang kehilangan kepercayaan publik akibat ketidakprofesionalan proses seleksi akan sulit untuk menjalankan fungsinya secara maksimal.
Kesimpulan:
Polemik ini menjadi sorotan serius, menguatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi anggota Dewan Kota Jakarta Utara. PPDK perlu menunjukkan komitmen dan profesionalitas yang lebih tinggi dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga Dewan Kota.
[RED/TIM]
