Anggaran Jadi Bahan Bajakan, Uus Dapat Kartu Kuning
TRANSFORMASINUSA.COM | Jakarta – Lembaga Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi (LPMAK) memberi kartu kuning atas kinerja Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, terkait pelayanan publik dan pengelolaan anggaran. Kritik ini muncul setelah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023 yang mengungkapkan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dalam beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di tingkat suku dinas (Sudin) dan kecamatan.
Menurut LPMAK, meskipun Pemerintah Kota Jakarta Barat telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas layanan publik, masyarakat masih mengeluhkan berbagai pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan yang tidak memenuhi harapan masyarakat.
“Layanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama justru masih menghadapi banyak kendala. Kami menerima banyak laporan tentang buruknya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi yang tidak memadai. Ini merupakan indikator kegagalan dalam tata kelola pemerintahan,” kata Direktur Kajian Pemerintah LPMAK, Sakti Aji dalam keterangan resminya, Senin (18/11/2024).
Aji juga menyoroti temuan BPK terkait dugaan penyelewengan anggaran yang terungkap dalam LHP BPK RI tahun 2023. Beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di tingkat kecamatan dan suku dinas ditemukan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan, yang menjadi dasar pengaduan sejumlah pemerhati pemerintahan melalui LPMAK.
“Berdasarkan kajian kami, dugaan tersebut berpotensi terkait dengan praktik korupsi yang perlu mendapat perhatian serius dari inspektorat dan lembaga antirasuah di DKI Jakarta,” lanjut Aji.
LPMAK menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan kepentingan publik. Organisasi ini mendesak Wali Kota Jakarta Barat untuk segera memberikan penjelasan serta memastikan adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pemerintah kota.
“Wali Kota Jakarta Barat harus bertindak transparan dan akuntabel. Jika ada penyimpangan anggaran, harus ada langkah hukum yang jelas. Kami akan terus memantau perkembangan ini,” tegas Aji.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, meminta wartawan untuk menghubungi Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Barat, Indra Patrianto, guna memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait isu ini.
Sekretaris Kota Jakarta Barat, Indra Patrianto, menyatakan akan segera mengatur jadwal pertemuan untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait temuan tersebut.
“Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kami siap untuk memberikan penjelasan dan membuka akses informasi yang dibutuhkan,” ujar Indra.
LPMAK berharap agar masalah ini segera ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
[ RED ]
Posting Komentar